MEDAN | 24jamtop.com : Seluruh anggota bersama pimpinan Komite III DPD RI yakni Hasan Basri, M Muslim Yatim dan Abdul Hakim melakukan kunjungan kerja ke Sumut dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan PON XXI. Kesempatan ini dipergunakan oleh anggota Komite III untuk melihat beberapa pertandingan yang berlangsung sekaligus tinjauan pada venue pertandingan.
Selain di Sumut PON XXI juga dilaksanakan di Aceh. Senin malam, 09/09/24, secara resmi perhelatan PON XXI telah dibuka oleh Presiden Jokowi di Aceh. Sumut akan menjadi lokasi penutupan PON. Sebanyak 33 cabor dipertandingkan pada venue yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Aceh. Sedangkan di Sumut akan dipertandingkan 34 cabor pada venue yang tersebar di 9 kabupaten/kota.
“Untuk perhelatan besar dan skala nasional seperti PON, kami kecewa dengan kesiapan sarpras yang ada. Hingga saat ini terutama Stadion Utama yang digunakan untuk pertandingan atletik selain acara penutupan, belum selesai pembangunannya. Padahal proyek ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat Kementerian PUPR. Saya ragu apakah dalam waktu 10 hari ke depan, pengerjaannya bisa selesai 100%. Bagaimana dengan kondisi venue lainnya yang menjadi tanggung jawab Pemda,” ujar Hasan Basri, Ketua Komite III DPD RI kepada media saat menonton pertandingan bulutangkis di GOR PBSI Medan.
“Di GOR ini misalnya. Pencahayaan baik, tapi suhu udara cukup panas. AC yang ada tidak cukup untuk membuat suhu jadi nyaman karena kipas angin yang ada di beberapa tiang tidak berfungsi. Kondisi tidak nyaman ini akan berpengaruh pada stamina atlit yang sedang berlaga. Mereka jadi cepat berkeringat dan lelah. Untungnya saya melihat kondisi ini tidak mengurangi semangat mereka untuk berlaga,” tambah Hasan Basri.
Menanggapi pernyataan senator Kalimantan Utara itu, Dedi Iskandar Batubara senator Sumut yang turut mendampingi rombongan Komite III DPD RI, menyampaikan bahwa hingar bingar pesta demokrasi seperti Pemilu, Pilpres pada Februari silam dan Pilkada pada November mendatang seharusnya tidak menjadi penghalang kesiapan tuan rumah pada PON XXI.
“Yang saya ketahui memang terjadi beberapa penyesuaian anggaran untuk PON untuk Sumut. Bukannya bertambah justru berkurang, terutama yang bersumber dari APBN. Dinamika politik juga sangat tinggi terkait pertarungan beberapa tokoh penting dan pejabat publik untuk pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tapi jika semua pihak di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota punya visi dan misi yang sama tentang pentingnya PON, hal-hal tersebut bukan persoalan besar. Dengan koordinasi, sinergi dan komunikasi yang baik semua persiapan akan selesai tepat waktu. Grand desain besar yang harus di ke depankan adalah bahwa PON sebagai ajang untuk meningkatkan prestasi olahraga dan menjaring bibit atlet potensial,” tegas Dedi.
Kekecewaan lain juga diungkapkan oleh M. Muslim Yatim dan Hafidh Asrom. Kedua senator asal Sumatera Barat dan DI Yogyakarta itu mengungkapkan perihal keluhan kontingennya atas fasilitas penginapan yang nampak tidak berstandard sama. Beberapa atlet ditempatkan pada hotel bukan berbintang. Sebagian atlit putri DI Yogyakarta bahkan harus berhadapan dengan kebocoran di kamarnya saat hujan datang beberapa hari lalu.
Setelah perhelatan PON XXI selesai, ada hal penting yang juga harus diperhatikan menyangkut maintenance veneu yang telah dibangun. Mengulang dan menegaskan amanat Presiden Joko Widodo pada pembukaan PON, Hasan Basri berharap pemerintah daerah dapat merawat seluruh venue yang telah dibangun dan direnovasi untuk gelaran PON XXI di Aceh dan Sumut. Berbagai fasilitas tersebut juga harus dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga agar mampu berprestasi di kancah nasional dan internasional.
“Untuk PON XXII mendatang telah ada beberapa provinsi yang mengajukan diri sebagai tuan rumah seperti Lampung, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Namun kabarnya Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang akan menjadi tuan rumah pada PON XXII tahun 2028 mendatang. Jika memang telah ditetapkan demikian, kami berharap kedua provinsi tersebut dapat mempersiapkan diri sejak jauh hari. Akan tetapi jika perihal kerjasama, koordinasi dan sinergi menjadi persoalan, perlu dipertimbangkan penyelenggaraan PON mendatang hanya di satu provinsi saja,” timpal Hasan Basri menutup wawancaranya.@Edi
