MEDAN | 24jamtop.com : Buruknya kualitas kinerja dan kepemimpinan Pj Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Mayjend (Purn) Hassanudin terus menuai sorotan dan kecaman.
Pasalnya, Pj Gubsu Hassanudin yang terkesan mampu "tebar pesona", tanpa ada gebrakan dalam menyelesaikan sejumlah persolan yang krusial di Sumatera Utara.
"Sumut darurat narkoba, stunting, peningkatan pengangguran, pengisian jabatan Eselon II, III, IV dan memenej persoalan serta dinamika yang terjadi pada badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov Sumut, seperti PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) dan Perumda Tirtanadi Sumut.
Percepatan pembangunan infrastruktur proyek 2,7 Triliun, serta gebrakan memenuhi fasilitas dalam mendukung sukses pelaksanaan event nasional terkendala pembiayaan,yang seharusnya, bisa didapat dengan manuver loby-loby Pemerintah Pusat "Ujar Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumut Paulus Gulo SH, kepada media, Senin (10/6/2024).
Menurutnya, sejak dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Gedung Sasana Bahkti Praja, Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/9/2023), Pj Gubsu Hasanuddin terkesan menunjukkan kemampuan menghadapi acara-acara yang bersifat ceremony.
Ditambah lagi, lanjut Ketua DPD GMNI Sumut Paulus Gulo, saat Pj Gubsu Hasanudin melakukan assestmen pejabat eselon dan struktural, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) banyak yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi.
"Kasus kadiskes Sumut Alwi Hasibuan, lolos asessment sebulan kemudian ditahan Kejati SumuSumutt, Kadis Perintah dan ESDM Mulyadi 5 Juli 2023 dipanggil Kejaksaan dan viral atas dugaan pungli.
Kadiskominfo Ilyas Sitorus yang saat sudah memasuki tahap penyidikan, atas dugaan korupsi di Dinas Pendidikan di Kabupaten Batubara, serta mantan Kepala BPKAD Ismael Sinaga yang diduga terima fee lahan ex Medan Club setelah Harta Naik Rp. 826,9 Juta, LHKPN Ismael Sinaga Harta Tanah dan Bangunan Tertinggi Hanya 1,1 Miliar menuaj sorotan publik," tegasnya.
Tak hanya itu, Pj Gubsu Hassanudin dikhawatirkan terlibat dalam politik praktis yang akan segera berlangsung yaitu pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2024.
Dimana, lanjut alumni Universitas Sisingamangaraja menilai, Pj Gubsu Hassanudin yang jarang melakukan evaluasi kinerja pimpinan OPD di Pemprovsu, karena kerap keluar daerah mengikuti kegiatan yang bersifat pengumpulan massa.
"Oleh karena itu, kami mengingatkan Mendagri Tito Karnavian agar kiranya menempatkan sosok Pj Gubsu itu berlatar belakang birokrat senior. Karena, jika dipaksakan dari militer, Provinsi. Sumatera Utara yang butuh penataan manajemen, akan semakin terpuruk. Kami pastikan akan unjuk rasa ke Kantor Mendagri, jika harapan kami diabaikan, "pungkasnya.@red
