24JAMTOP.COM | BATAM, KEPRI - Kehidupan warga Rempang Galang yang tergolong mayoritas Melayu Tempatan sejak turun temurun tergelindas roda kepentingan bisnis para komersil tingkat elit. Yang mana pemerintah pusat memberikan hak serta wewenang pengembangan bisnis di Rempang - Galang kota Batam mengiris hati para penduduk Melayu Tempatan.
Melihat dan mendengar peristiwa tersebut membuat hati seorang ibu rumah tangga yang berkarier di bidang perlindungan perempuan ikut merasakan perihnya hidup para masyarakat yang seolah - olah tertindas kehidupan di negeri sendiri.
Tanpa merampungkan sosialisasi terhadap warga, langsung ambil tindakan pengosongan lahan. Hati warga negara mana yang tidak hancur dengan peran pemerintah yang tidak memikirkan kehidupan rakyat kecil, dimana akan nasib, dan dimana akan menggantungkan kehidupan saat ini yang tidak memiliki daya atau kemampuan.
Dari peristiwa yang menimpa pada anak - anak, juga ibu - ibu yang terdampak sesak napas akibat kehebatan yang di perankan oleh aparat hukum dihadapan rakyat Indonesia ini, membuat Ety Hayati selaku ketua Alppind yang bergerak di dalam bidang perlindungan perempuan angkat bicara.
"Negara harusnya melindungi rakyat, negara juga seharusnya jadi pelindung rakyat, dengan tindakan tanpa terukur ini bisa saja berdampak pada psikologi ibu - ibu dan anak - anak. Jangan karena ego terhadap kewenangan negara, lalu tidak memikirkan kehidupan rakyat. Terutamanya yang bisa mengancam kesehatan serta jiwa masyarakat," ucap Ketua Alppind Ety Hayati di hadapan wartawan 24jamtop.com, Minggu, 10/09/2023.
Sebagai ketua organisasi, saya juga seorang ibu rumah tangga yang dapat merasakan sulitnya kehidupan masyarakat yang ekonominya lemah. Wajar saja kalau masyarakat mengadakan unjuk rasa, karena mereka juga memiliki hak untuk hidup di negeri ini, tinggal bagaimana pemerintah menyikapi mereka dengan cara yang lebih menyejukan. Apakah pemerintah berfikir sudah mensejahterakan masyarakatnya ? Tidak pak ? Yang ada semakin banyak pengangguran serta kemiskinan yang bertambah," ujar Ety.
Pemerintah daerah sudah merasa meningkat pertumbuhan ekonomi ? apakah data sudah real ? Coba turun survei secara detail, apakah masyarakat sudah hidup dalam layak dan berkecukupan. Semua itu tidak di lakukan dengan baik, hanya politik kepentingan yang selalu menonjol untuk kekuasaan," ucap Ety Hayati sedikit kesal melihat tangisan para ibu - ibu yang terdampak kehilangan hak hidupnya sebagai warga negara yang harusnya mendapat perhatian pemerintah.
"Bayangkan, berapa banyak jumlah penduduk Rempang Galang yang akan terancam kehidupannya. Kalau bicara pemerintah seolah - olah segampang membalik telapak tangan, program itu, program ini, untuk kepentingan masyarakat, tetap juga masyarakat tidak mendapatkan kehidupan yang layak sebagai warga negara. Coba lihat nanti jika perencanaan proyek yang di agungkan pemerintah pusat itu bermanfaat tidak bagi masyarakat Rempang Galang, bisa jadi pengangguran akan bertambah," kata Ketua Alppind.
Banyaknya penuaian protes dan pengecaman dari berbagai kalangan terhadap pemerintahan saat ini apa tindakan pemerintahan dalam menanggulangi kehidupan masyarakat Rempang - Galang selanjutnya. Bahkan masyarakat mengklaim penguasa daerah hingga provinsi tidak berpihak pada kehidupan rakyat. Sebagai sosial kontrol kami ikut berharap semoga pemerintah ada solusi yang lebih menyejukan hati masyarakat pulau Rempang - Galang.
(Ronny.M)
