masukkan script iklan disini
MEDAN | 24jamtop.com : Dugaan korupsi dinas kesehatan Deli Serdang terus memanas, setelah mantan Kadis dr Ade Budi Krista yang kini sudah ditahan dan sudah menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap berbagai hal.
Sekretaris Dinkes Deli Serdang saat itu dr Herri Kurnia juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bisa lolos dari jeratan hukum tersebut.
Harusnya dr Herri Kurnia sebagai PPK harus ikut bertanggungjawab, karena faktany dia juga telah melakukan adminstrasi hukum karena mengajukan proses lelang ke ULP, sehingga harus diperiksa aparat penegak hukum, tegas Ketua Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barapaksi) Otty S kepada Wartawan, di Medan, Selasa (19/9).
Menurut Otty, jangan hanya kadis saja yang ditumbalkan sementara sekretaris Dinkes saat itu dr Herri Kurnia juga sebagai pejabat yang harus bertanggungjawab. Aparat hukum jangan tebang pilih, seret juga dr Herri Kurnia ke penjara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Apalagi berdasarkan surat tertanggal 25 Mei 2021 yang bersangkutan menyampaikan Permohonan Pelelangan Konstruksi kepada kepala Pokja ULP Kabupaten Deli Serdang atas kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021.
Sehingga harus dr Herri Kurnia harus diperiksa juga, ucapnya. Siapapun warga negara harus sama dimata hukum, walaupun ada keluarganya sebagai APH,tegasnya.
Saat ini diketahui, dr Herri Kurnia, Mars saat ini tidak lagi menjabat di Dinas Kesehatan. Oleh Bupati Deli Serdang, ia pun sudah dijadikan sebagai Kabid data dan Informasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Pemkab Deli Serdang.
Sementara itu dr Herri Kurnia yang dikonfirmasi di kantornya Dinas P3AP2KB Deliserdang, sedang tidak berada ditempat, menurut stafnya Bapak sedang keluar.red
