24JAMTOP.COM | BATAM - Kegiatan Rakor Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Kepri dilaksanakan di ruang Vicon Polda Kepri pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022.
Irwasda Polda Kepri Kombes Pol M. Rudy Syarifudin, SIK, SH, hadir dalam kegiatan tersebut, dan juga Pejabat Utama Polda Kepri, Inspektur Wakil Ketua I UPP Provinsi Kepri yang diwakili oleh Ibu Nur'ainah, S. Sos, sebagai Sekretaris Inspektur, Asisten Pengawas Wakil Ketua II UPP Provinsi Kepri yang diwakili oleh Bpk. Zulkardiman, SH, MH.
Pemeriksa Intelijen PD Bidwas Kejati Provinsi Kepri, Wakapolres juga Wakapolresta Jajaran Polda Kepri, yang mewakili Komandan Pom AU Lanud RHF Pokja penindakan dan Ketua Ombudsman Provinsi Kepri Dr. Lagat Parroha Patar Siadari, SE, MH.
Dalam hal ini Irwasda Polda Kepri Kombes Pol M. Rudy Syarifudin, SIK, SH, MH, menyampaikan, tujuan dari di selenggarakan nya Rakor pada hari ini adalah untuk mengukur dan menilai pencapaian kegiatan unit pemberantasan pungli yang telah di laksanakan dari TW. I dan TW. II tahun 2022, kemudian pencegahan pungli pada bidang pendidikan (pengelolaan dana BOS dan BOP) tahun anggaran 2022 dan pencegahan pungli pada pengelolaan pengunaan anggaran pada desa tahun anggaran 2022.
Satgas saber pungli yang di bentuk oleh Presiden RI ini merupakan sebagai wujud upaya pemerintah untuk menghadirkan negara guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, terjangkau, cepat, mudah, dan terukur serta dapat menghapus pungutan liar dalam proses pelayanan publik.
"Dengan di selenggarakan nya rapat koordinasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan capaian kinerja dan berdampak positif yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat," jelas Irwasda Polda Kepri Kombes Pol M. Rudy Syarifudin, S.I.K.,S.H.
Selanjutnya, Inspektur Wakil Ketua I UPP Provinsi Kepri yang diwakili oleh Ibu Nur'ainah S.SOS. sebagai Sekretaris Inspektur mengucapkan terima kasih kepada Polda Kepri yang selama ini telah menjalin kerja sama yang baik.
"Kami akan selalu mengadakan pengawasan terkait pendistribusian dana BOS dan SPP dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK yang menerima dana tersebut sehingga tidak ada penyelewengan dana anggaran, dan anggaran tersebut dapat disalurkan tepat sasaran. Kami mengharapkan Inspektorat Polda Kepri melakukan koordinasi dengan Dinas terkait, yakni Pendidikan Provinsi Kepri yang berkaitan dengan peraturan Gubernur tentang pembayaran SPP, sehingga mempunyai landasan hukum yang kuat," ucap Sekretaris Inspektur Ibu Nur'ainah S.Sos.
"Marilah terus kita tingkatkan kinerja kita dalam pemberantasan pungli di segala sektor, sehingga laporan masyarakat terkait pungli semakin sedikit dan berangsur menghilang" tutup Sekretaris Inspektur Ibu Nur'ainah, S. Sod.
(Ety)
